Analisis Yuridis Terhadap Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Sengketa Medis
DOI:
https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.854Keywords:
electronic medical records, evidence, medical disputes, health law, information technologyAbstract
The development of information technology in the health sector has changed the paradigm of medical record management from a conventional system to an electronic one. Electronic Medical Records (RMEs) are now an important instrument in medical practice as well as potentially as evidence in medical disputes. This study aims to analyze the legal position of electronic medical records as evidence in medical dispute resolution from the perspective of positive Indonesian law. The research uses normative juridical methods with legislative and conceptual approaches, analyzing related regulations and judicial practices. RME has legal force as an electronic evidence under the ITE Law, but faces challenges related to authenticity, data integrity, and system standardization. Regulatory harmonization and strengthening of technological infrastructure are needed to optimize the role of RME as a valid and reliable evidence in medical disputes
References
Ameln, F. (1991). Kapita selekta hukum kedokteran. Grafikatama Kawat.
Dewi, R. S. (2019). Aspek hukum rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam malpraktik medis. Jurnal Hukum Kesehatan, 15(2).
Hamzah, A. (2014). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
Indonesia Healthcare Corporation. (n.d.). Implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit Indonesia. https://www.ihc.co.id
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). Roadmap sistem informasi kesehatan nasional 2020–2024. https://www.kemkes.go.id
Koeswadji, H. H. (1998). Hukum kedokteran (Studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak). Citra Aditya Bakti.
Mahmud Marzuki, P. (2010). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
Pratama, A. (2020). Digitalisasi rekam medis: Tantangan dan peluang dalam sistem hukum Indonesia. Indonesian Journal of Health Law, 8(1).
Sari, I. P. (2021). Electronic health records sebagai alat bukti: Perspektif hukum acara perdata. Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum, 12(3).
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek. Sinar Grafika.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Kaisar Razak
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
