Aspek Hukum Legalitas Perkawinan Campuran Yang Belum Didaftarkan Dalam Administrasi Kependudukan Indonesia Terhadap Penjualan Harta Yang Diperoleh Secara Bersama

Abstract

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan orang yang seagama dan memiliki satu kewarganegaraan bersama. Dalam beberapa kasus, pasangan yang menikah memiliki latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Karena perkawinan campuran merupakan salah satu peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melakukan perikatan, terutama jika perkawinan tersebut memiliki unsur perbedaan kewarganegaraan, maka perikatan tersebut harus mempertimbangkan beberapa persyaratan dan tidak menghilangkan kebebasan berkontrak. Penelitian hukum normatif melihat bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan ini kemudian dipelajari, disusun secara sistematis, dan diambil kesimpulan tentang hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pertama, menurut hasil diskusi, perkawinan harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia. Mereka juga harus didaftarkan dan dicatatkan saat mereka tiba di Indonesia. Pencatatan perkawinan melindungi anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan memastikan status mereka sebagai suami dan istri, serta hak atas harta benda mereka. Jika suami melakukan perbuatan melawan hukum terkait penjualan harta bersama, seperti yang terjadi dalam kasus ini, mereka dapat melakukan upaya non-litigasi (mediasi) atau upaya litigasi (Pengadilan Negeri).